Jateng Post – Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi secara nasional pada tahun 2025. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker), tercatat sebanyak 10.995 pekerja di Jateng terkena PHK hingga awal Agustus 2025.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, Ahmad Aziz, lonjakan angka PHK di wilayahnya sangat dipengaruhi oleh kasus pailit yang menimpa PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dan anak perusahaannya.
“Dari total angka itu, 10.965 orang adalah pekerja dari Sritex Grup. Jadi sebenarnya kalau bukan karena Sritex, jumlah PHK kita kecil,” jelas Aziz.
Baca Juga : Susunan Lengkap Kepengurusan DPP PDIP 2025-2030, Megawati Ketua Umum Merangkap Sekjen
Gelombang PHK di Sritex terjadi di beberapa pabrik yang tersebar di Sukoharjo, Boyolali, dan Semarang. Keputusan pailit perusahaan tekstil raksasa itu menyebabkan ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian secara mendadak.
Sebagian Pekerja Sudah Terserap Kembali
Meski demikian, Aziz menyebut bahwa sebagian mantan pekerja Sritex telah kembali bekerja melalui perusahaan lain. Salah satunya adalah PT Citra Busana, yang diketahui menyewa fasilitas milik Sritex dan mempekerjakan sebagian mantan karyawan.
“Sekitar 1.400-an mantan karyawan Sritex sudah kembali bekerja di PT Citra Busana. Tapi angka pastinya masih kami tunggu dari laporan resmi perusahaan,” katanya.
Job Fair Jadi Solusi Utama Disnakertrans Jateng
Dalam rangka membantu para korban PHK, Disnakertrans Jateng terus menggalakkan kegiatan job fair di berbagai daerah, terutama di wilayah terdampak seperti Sukoharjo.
“Kemarin beberapa perusahaan ikut serta dalam job fair di Sukoharjo. Tapi data penyerapan tenaga kerja belum masuk,” tambahnya.
Aziz juga mengungkapkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah saat ini secara rutin menggelar bursa kerja sebagai upaya konkret menekan angka pengangguran akibat PHK massal.
Tantangan di Sektor Lain
Sementara itu, sektor perhotelan di Jawa Tengah juga mengalami tekanan serupa. Banyak perusahaan diduga melakukan PHK berkedok “unpaid leave” untuk menghindari tanggung jawab pesangon. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan di dunia ketenagakerjaan belum sepenuhnya pulih pascapandemi dan dampak krisis ekonomi global.
Disnakertrans Jateng menegaskan akan terus mengawasi proses PHK dan memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.
