Jateng Post — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan sebanyak 3.043 Guru Tidak Tetap (GTT) di SMA, SMK, dan SLB negeri tetap mendapatkan perhatian dan perlindungan kesejahteraan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemberian honorarium yang berlanjut hingga tahun 2026.
Para GTT yang menerima honor tersebut terdiri atas 1.313 guru SMA, 1.442 guru SMK, dan 288 guru SLB yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Honorarium Dibiayai APBD Lewat Skema BOP
Pembiayaan honorarium bagi GTT dan guru tamu selama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah melalui skema Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan. Untuk tahun anggaran 2025, Pemprov Jateng mengalokasikan dana sebesar Rp472,381 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap tenaga pendidik non-ASN yang telah berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.
Baca Juga : Badan Publik Se-Jateng Presentasikan Program Keterbukaan Informasi Publik
“Guru Tidak Tetap memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan proses belajar-mengajar. Karena itu, pemerintah memastikan hak mereka tetap diperhatikan, termasuk melalui keberlanjutan honor hingga 2026,” ujarnya.
Apresiasi terhadap Dedikasi Guru
Pemprov Jateng menegaskan bahwa GTT selama ini menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, khususnya di daerah-daerah yang masih kekurangan guru ASN. Kehadiran mereka dinilai sangat membantu kelancaran kegiatan belajar, terutama di sekolah-sekolah negeri tingkat menengah dan pendidikan khusus.
“Dedikasi para GTT ini luar biasa. Mereka tetap menjalankan tugas meski dengan keterbatasan. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberi kepastian dan apresiasi,” lanjutnya.
Jaminan Keberlanjutan Hingga 2026
Dengan adanya jaminan honorarium hingga tahun 2026, diharapkan para GTT dapat bekerja lebih tenang dan fokus dalam menjalankan tugas mendidik generasi muda. Kepastian ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jateng dalam menjaga stabilitas sistem pendidikan di wilayahnya.
Kebijakan tersebut juga dianggap sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan, sekaligus menekan ketimpangan tenaga pendidik antarwilayah.
Harapan GTT terhadap Kepastian Status
Salah seorang GTT di SMK negeri di wilayah Kabupaten Semarang, Siti (35), mengaku bersyukur atas kebijakan tersebut. Ia berharap perhatian pemerintah tidak hanya sebatas honor, tetapi juga pada peluang peningkatan status dan kesejahteraan jangka panjang.
“Kami bersyukur honor masih dijamin. Harapan kami ke depan ada kepastian status, sehingga kami bisa lebih fokus mengabdi di dunia pendidikan,” ujarnya.
Penguatan Pendidikan Menjadi Prioritas
Pemprov Jateng menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Melalui dukungan bagi GTT, pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan pendidikan kepada masyarakat berjalan optimal, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan skema pembiayaan yang berkelanjutan, Pemprov Jateng optimistis kualitas pendidikan di SMA, SMK, dan SLB negeri dapat terus meningkat seiring dengan terjaganya kesejahteraan para pendidik.
