Jateng Post — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan izin pemanfaatan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah di kabupaten dan kota untuk mendukung pembinaan serta pengembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pemasaran produk UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“UMKM kita butuh pemasaran. Kalau di masing-masing kabupaten punya outlet untuk memasarkan produk, maka akan berkembang. Kalau perlu, aset milik pemprov kita gunakan untuk UMKM di kabupaten,” ujar Luthfi saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Tegal, Sabtu (2/11).
Menurutnya, UMKM merupakan salah satu sektor paling potensial dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Namun, banyak pelaku usaha masih terkendala dalam aspek pemasaran dan distribusi produk. Oleh karena itu, Pemprov Jawa Tengah berupaya memberikan ruang yang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang dengan memanfaatkan fasilitas pemerintah yang ada.
Dorong Sinergi Antara Pemda dan Pelaku UMKM
Luthfi menegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah harus sejalan dengan prinsip produktivitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Ia mendorong agar pemerintah kabupaten/kota dapat bersinergi dengan pemprov dalam menyiapkan lokasi strategis bagi outlet atau gerai UMKM, sehingga produk lokal memiliki tempat promosi yang representatif dan berdaya jual tinggi.
Baca Juga : TNI AL rencanakan pembangunan dua koarmada baru perkuat pertahanan laut
“Kita punya banyak aset di kabupaten dan kota yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kenapa tidak kita arahkan untuk kegiatan produktif seperti pengembangan UMKM? Dengan begitu, aset menjadi bermanfaat dan masyarakat juga ikut merasakan dampaknya,” tegasnya.
Fokus pada Pemberdayaan dan Digitalisasi UMKM
Selain penyediaan tempat usaha, Luthfi juga menyoroti pentingnya pembinaan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Pemerintah provinsi, katanya, akan memperkuat program pendampingan melalui pelatihan manajemen usaha, pengemasan produk, dan strategi pemasaran digital.
“Pelaku UMKM harus kita dorong agar bisa naik kelas. Tidak hanya menjual di pasar lokal, tapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Digitalisasi menjadi kunci untuk membuka peluang lebih luas,” jelasnya.
Dukungan untuk Ekonomi Kerakyatan
Kebijakan ini mendapat apresiasi dari para pelaku UMKM di Jawa Tengah. Mereka menilai langkah Gubernur Luthfi sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi kerakyatan. Dengan adanya gerai UMKM di aset-aset pemprov, diharapkan daya saing produk lokal meningkat dan pendapatan masyarakat turut terdongkrak.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Kalau pemerintah hadir memberikan fasilitas dan pendampingan, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” tutup Luthfi.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov Jawa Tengah dalam memperkuat ekosistem ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, sejalan dengan semangat pembangunan ekonomi berkelanjutan menuju Jawa Tengah yang semakin mandiri dan sejahtera.
