Jateng Post — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa layanan Bus Trans Jateng tidak diperuntukkan bagi kepentingan bisnis, meskipun dalam waktu dekat pemerintah provinsi tengah mempertimbangkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) untuk layanan transportasi tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Jawa Tengah di kantornya, Jumat (21/11).
Transportasi Publik Harus Utamakan Pelayanan
Luthfi menekankan bahwa roh utama dari layanan transportasi umum adalah pelayanan kepada masyarakat, bukan orientasi keuntungan.
“Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu kan pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju Trans Jateng dikelola secara BLUD,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan bahwa skema BLUD dapat diterapkan selama tujuannya tidak menggeser esensi pelayanan publik dan tetap menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat, terutama komuter dan pekerja berpendapatan rendah.
Baca Juga : Pemprov Jateng luncurkan modernisasi pembayaran tiket bus Trans Jateng
Dorongan Perbaikan Layanan dan Efisiensi
Menurut Gubernur, pengelolaan Transportasi Trans Jateng melalui BLUD dapat memberikan ruang bagi peningkatan efisiensi, percepatan pelayanan, serta fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih adaptif.
Namun, ia mengingatkan agar segala proses perencanaan dilakukan secara matang dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Pejabat Dinas Perhubungan Jateng yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa konsep BLUD sedang dikaji sebagai upaya peningkatan profesionalitas dan kualitas layanan, termasuk dalam hal peremajaan armada, efektivitas rute, serta peningkatan standar keamanan.
Komitmen Pemerintah Tingkatkan Transportasi Massal
Gubernur Ahmad Luthfi menambahkan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen memperluas jangkauan dan kualitas layanan transportasi massal berbasis bus guna mengurangi kemacetan, menekan emisi, serta meningkatkan mobilitas masyarakat.
Trans Jateng selama ini dikenal sebagai moda transportasi yang tarifnya terjangkau dan konsisten memberikan pelayanan bagi banyak kalangan, termasuk pelajar, pekerja, dan masyarakat umum.
Ia berharap Trans Jateng tetap menjadi layanan publik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan keuntungan.
Dengan penegasan Gubernur tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan Trans Jateng akan tetap berada dalam koridor pelayanan publik, sekaligus meningkatkan efektivitas dan kualitas transportasi massal di wilayahnya.
